Keputusan Yang Tidak Pro Rakyat

Alangkah mirisnya nasib bangsa ini, sudah jelas bahwa seluruh warga Indonesia menolak karena akan tersiksa dengan naiknya harga bahan bakar minyak. Namun itu tetap di berlakukan meskipun saat ini di tunda untuk sementara waktu dalam jangka yang mungkin belum di ketahui kapan.

Hasil sidang Paripurna yang membahas RUU Perubahan Pasal 7 Ayat 6A RAPBN-P.
Diadakannya voting untuk memilih 3 opsi, yaitu :

1. Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, dan Hanura Menyatakan pasal 7 ayat 6 tetap dan tidak ada penambahan ayat baru.
2. Fraksi Golkar pasal 7 ayat 6 tetap dan ditambah ayat 6 (a) persentase rata-rata 15 persen dengan jangka waktu 6 bulan.
3. Fraksi Partai Demokrat bersama Fraksi PAN, dan Fraksi PPP, serta Fraksi PKB ada empat fraksi, pasal 7 ayat 6 tetap dan ditambah ayat 6 (a) prosentase 10 persen dengan jangka waktu 3 bulan.

Yang pada ahirnya di setujui opsi ke dua. Yang sebenarnya tidak ada keberpihakan kepada rakyat. Karena suatu saat akan terjadi pula kenaikan harga BBM. Yang sekarang hanya di tunda demi menenangkan semua kerusuhan yang terjadi selama proses keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Pemerintah dalam hal ini SBY dan fraksi-fraksi pendukungnya, telah menindas hati nurani bangsa Indonesia. penderitaan demi penderitaan akan terus menyusul selama keinginan itu masih terus ada dan terus akan di berlakukan. Sekarang saja, BBM baru mau di naikkan bahkan sudah di tunda, sudah banyak barang kebutuhan masyarakat yang naik dari harga sebelumnya. Seperti pengalaman seorang teman. Nah, sekarang bayangkan bagaimana jika BBM sudah naik. Maka itu akan terus menaikkan harga barang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Menurut kajian pemerintah, jika harga BBM memang naik Rp. 1.500 per liter, inflasi di perkirakan bertambah 2,15 %. Penghematan yang di peroleh pemerintah mencapai Rp 31,58 triliun. Jumlah pendudukan miskin naik sekitar 0,98 % dan daya beli masyarakat menurun 2,1 persen. Pemerintah yakin harga-harga nantinya masih bisa di control dan harga pangan tidak akan melonjak (Buleti Dakwah Al Islam edisi : 598/Th.XIX/1433 H).

Alangkah malangnya nasib rakyat kecil yang di anggap begitu remeh oleh penguasa bangsa ini. Meskipun itu semua sudah di tunda. Sekali lagi “di tunda” yang dalam artian masih bisa berlaku suatu saat nanti. Penguasa bangsa ini tahu, bahwa jika BBM naik, berapapun harga yang akan menjadi tumpuan kenaikannya. Tetap saja rakyat akan membelinya. Karena itulah kebutuhan masyarkat yang sangat mendasar sekali.

Tapi di balik semua itu, penguasa negeri ini telah menunjukkan jati dirinya sebagai penguasa yang salim. Yang tidak pro dengan rakyat. Dan menjelaskan dirinya sebagai antek-antek dari kapitalisme. Bagian hulu dari minyak bumi dan gas bangsa ini (tambang minyak). Sebagian besarnya di kuasai oleh pihak asing. Dan apabila harga BBM naik maka bagian hilir (pendistribusiannya)pun aka segera di dominasi oleh mereka. Bagaimana tidak, izin pendirian SPBU yang di berikan pemerintah kepada mereka, tidak akan mereka pergunakan selama BBM Indonesia masih di subsidi pemerintah (hasil diskusi Klub DEALOGIKA Pare).

Bahkan mungkin, Penghematan yang di peroleh pemerintah, yang mencapai Rp 31,58 trilun itu. Hanya akan berahir di kantong para koruptor birokrasi yang kini masih meraja lela di negeri ini. sungguh malang nasib bangsa ini. Rakyat menangis. Bangsa menangis. Dan pemerintah tidak perduli.